Keislaman dan ke-Indonesia-an merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sejak zaman perjuangan, bersama elemen bangsa yang lain, para ulama dan santri terutama yang bekoridor di bawah Nahdhatul Ulama (NU) turut aktif memperjuangkan kemerdekaan, bahkan ikut merumuskan Pancasila dan UUD 1945. Perjuangan ini tidak lain adalah sebuah bentuk dharma bhakti diri (jihad) juga sumbangsih pemikiran (ijtihad) masing-masing guna tegaknya agama Islam dan Negara Indonesia yang berdaulat. Dan karenanya, eksistensi NKRI adalah final dan mengikat bagi seluruh elemen bangsa Indonesia terutama umat Islam sebagai bagian terbesar.
KH. A. Wahid Hasyim adalah salah satu dari beberapa ulama yang turut berperan dalam proses pembentukan dasar dan bentuk negara. Sebagai perwakilan kaum Islamis (dan satu-satunya yang berasal dari kalangan pesantren), ide dan gagasannya memiliki pengaruh yang signifikan dalam sidang pantia bentukan BPUPKI. Selain luwes dalam lobi dan pembicaraan, sosoknya dikenal mampu mengimbangi pendapat dari para koleganya di BPUPKI baik yang berasal dari kelompok nasionalis mau pun non-Muslim. Karenanya, selain Ir. Soekarno dan yang lain, Wahid Hasyim juga diyakini sebagai sosok determinan dalam hal bagaimana dasar dan bentuk negara Indonesia akan disepakati kala itu.
Dalam pandangan penulis, ada satu hal yang menjadi sorotan, yakni pemikiran Wahid Hasyim yang pada akhirnya menyetujui bahkan turut menegosiasikan konsep “negara kesatuan” dengan perwakilan kaum Islamis lainnya setelah sebelumnya terjadi perdebatan sengit antara anggota sidang BPUPKI. Perdebatan tersebut masih masyhur hingga kini dengan berbagai versinya, yakni tentang tujuh kata pada butir pertama Piagam Jakarta (Jakarta Charter). Sebagaimana yang dinyatakan oleh Mohammad Hatta bahwa tujuh kata tersebut adalah buah pemikiran Wahid Hasyim. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa Wahid Hasyim semula ingin mewujudkan Islam menjadi dasar negara.
Namun pada akhirnya, ada sebuah perubahan frame berpikir yang dilakukan oleh Wahid Hasyim. Ditengah situasi yang genting serta mendesak, dalam rangka pembentukan sebuah wadah persatuan dan kesatuan, para tokoh Islam khususnya Wahid Hasyim melahirkan sebuah “ijtihad kebangsaan” dengan menerima bentuk negara kesatuan, serta ideologi Pancasila tanpa tujuh kata pada butir pertama. Dikatakan ijtihad karena pemikiran tersebut terlahir dari sebuah proses berpikir struktural dengan subyektfitas maqashid as-syariah, tak terkungkung teks namun membumi dengan konteks, kontra-konservatisme dan lebih dekat pada kemaslahatan yakni persatuan dan kesatuan menuju bangsa yang tunggal. Disandingkan dengan kata “kebangsaan” karena hasil ijtihad tersebut tak terbatas hanya pada kepentingan kaum muslimin, namun seluruh anak manusia yang lahir dan hidup di atas bumi Indonesia.
BPUPKI dan Azas Dasar Negara
Desakan rakyat Indonesa terhadap Jepang untuk segera merealisasikan janji kemerdekaan akhirnya membuahkan hasil dengan terbentuknya Dokuritsu Jumbi Coosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Maret 1945 yang diumumkan oleh Seiko Shikikan Letjen Kumakichi Harada. Namun secara resmi, ia didirikan pada 29 Mei 1945, dan untuk jabatan sebagai ketua dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat.
Dari kelompok Islam, dalam struktur BPUPKI terdapat 15 orang untuk duduk sebagai anggotanya. Jumlah ini sebenarnya tidak seimbang dengan jumlah populasi penduduk mayoritas Muslim serta kedudukan mereka yang semakin menguat sepanjang tahun 1944 dan awal tahun 1945. Bahkan untuk perwakilan kalangan Islam dari pesantren (NU) hanya menempatkan sosok KH. Wahid Hasyim saja.
BPUPKI bekerja cepat menyelenggarakan berbagai sidang untuk mencari rumusan yang tetap serta disepakati mengenai dasar dan bentuk negara jika kemerdekaan bagi bangsa Indonesia itu kelak terwujud. Sidang BPUPKI ini terbagi ke dalam dua periode
Posting Komentar